Tidak Ada Moratorium CPNS Untuk Tenaga Pendidik, Tahun Ini Ada Guru Garis Depan (GGD)
Tidak Ada Moratorium CPNS Untuk Tenaga Pendidik, Tahun Ini Ada Guru Garis Depan (GGD) Yang Tinggal Pengumuman
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan tidak akan ada moratorium rekrutmen tenaga pendidik.
Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru tetap dilakukan sesuai kebutuhan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman mengatakan tenaga pendidik merupakan salah satu yang dikecualikan dari moratorium, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan ada kelangkaan tenaga pendidik. ”Kita memang masih moratorium. Belum ada pencabutan.
Tapi tenaga pendidik termasuk yang tidak dimoratorium,” katanya kemarin. Seperti diketahui sebelumnya, jika pemerintah tidak melakukan rekrutmen, Indonesia akan menghadapi ancaman kelangkaan tenaga guru pengajar di tingkat dasar dan menengah. Pasalnya tahun 2019 mendatang ada 500.00 guru yang akan pensiun. ”Tenaga pendidik kan termasuk yang mendukung program prioritas di bidang pendidikan. Jadi tidak akan kelangkaan,” ujarnya.
Dia mengatakan tahun ini sebenarnya pemerintah telah melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga pendidik. Namun, seleksi bukan untuk pelamar umum tapi dari program guru garis depan (GGD). ”Kan kemarin sudah seleksi dari GGD. Itu tinggal pengumuman,” katanya. Sedangkan untuk rekrutmen untuk jalur umum, Herman belum dapat memastikan kapan akan dibuka.
Dia mengatakan Kemenpan-RB saat ini tengah melakukan kajian terkait kebutuhan tenaga pendidik. ”Kalau dari jalur umum belum ada perkembangan. Masih dilakukan analisis jabatan dan beban kerja. Jadi tunggu saja,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menilai kelangkaan tidak akan terjadi.
Apalagi jumlah pensiun yang mencapai 500.000 tenaga pendidik diproyeksikan pada 2019. Selain itu, juga selama ini banyak tenaga honorer pendidik yang membantu. ”Itu kan 2019 jadi masih ada waktu untukmempersiapkannya. Jadi tidak perlu khawatir,” tuturnya. Dia mengatakan pemerintah melaporkan akan melakukan redistribusi pegawai. Tentu ini juga akan meminimalkan potensi kelangkaan guru di beberapa daerah. ”Kebijakan redistribusi kita sambut baik. Selain ada pemerataan juga mengurangi beban anggaran di beberapa daerah yang kelebihan PNS-nya,” katanya. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, ke depan rekrutmen harus lebih baik.
Maka perlu disiapkan secara matang dan komprehensif. ”Kita beri kesempatan Menpan-RB membuat kajian komprehensif dan holistis terkait ASN. Termasuk soal rekrutmen,” tuturnya. Dia pun Kemenpan-RB bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk bekerja sama dengan baik. Kedua kementerian tersebut diharapkan membuat strategi dan kebijakan yang tepat untuk rekrutmen tenaga pengajar.
(Catatan Blogger GGD SM-3T/PAKPANDANI)
